Kebijakan Moneter dalam Pembangunan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan (Mammiri Table cangkir 4)

Pada malam jumat (Kamis, 28 Juni 2012) itu, mammiri table mengundang Yoszeth Wandri untuk ngopi di warkop mammiri. Yoszeth sekarang aktif sebagai penulis bidang ekonomi moneter regional, selain itu aktif di Corner (Centre of Regional research), yang berfokus pada penelitian pengaruh perbankan pada pembangunan pertanian.

Malam itu kami tidak sekadar ngopi, tapi juga berpusing-pusing ria. Tapi, kata filosof, sebelum tiba pada pemahaman harus melalui gerbang kebingungan itu. Dan kami, Jikun, Dilla, Ikbal, idham, melewati malam itu berat-berat ringan, berat karena temanya yang selalui dihantui angka-angka dan logika ekonomi, tapi ringan lantaran pembahasannya yang santai namun disertai rasio-rasio ekonomi, seperti pertumbuhan, nilai mata uang, bunga bank, investasi, produktivitas, menyeramakkan pasar, semangat berusaha. Serta persoalan buruh/tenaga kerja, petani, dan bagaimana menggandengkan pertumbuhan dengan kesejahteraan.

**

Masa kini problem klasik yang selalu menghantui kita yaitu masalah ekonomi. Mengapa? sebab besar manusia selalu menganggap ekonomi sebagai sesuatu yang sangat mendasar (basic need). Ekonomi berperan dalam mempertahankan hidup saat ini, masa depan dan menjadi catatan perjalanan hidup masa lalu. Namun, kita tidak bisa mengingkari juga bahwa ekonomi bukan salah satu sumber masalah, tapi bagian dari kompleksitas masalah yang muncul seperti kaitannya dengan persoalan sosial dan budaya. Dengan begitu, sangat berkenaan dengan istilah kesejahteraan (welfare).

Dalam suatu negara, banyak langkah bisa ditempuh untuk menuju kesejahteraan, dimana taraf hidup masyarakat telah mapan atau telah tercukupi kebutuhan-kebutuhannya. Namun melihat kondisi saat ini, sudah begitu carut-marut dan menuju ke sana pemerintah harus komit dan membebaskan dirinya dari unsur-unsur korup. Tentang kemiskinan ini, kita pastinya selalu menghindari atau tidak ingin menjadi miskin. Bagaimana pun pemaknaan dari miskin itu sendiri.

Ironisnya, kemiskinan (poverty) atau miskin (poor) menjadi format hitam dalam putih, kemiskinan menjadi wacana atau masalah yang selalu ada, bahkan setiap detik selalu saja bertambah. Untuk itu kemiskinan menjadi sesuatu yang selayaknya di pikirkan terus menurus, karena kemiskinan “mungkin” tidak akan pernah hilang di muka bumi ini. Sampai Sang Pencipta meniadakan alam semesta dan kita semua manusia menghadapi babak baru, dunia yang kita jalani setelah ini sudah tiada, dunia yang kita fahami dalam keyakinan masing masing.

Meskipun kemiskinan yang menjadi masalah yang sangat mendasar, namun pemerintah kadang dilematis dalam menentukan arah dari suatu kebijakan. Apakah pemerintah berorientasi ekonomi pertumbuhan ataukah pada pemerataan ekonomi? Keduanya memberi harapan jika ditindaklanjuti sesuai log frame masing-masing. Yaitu harapan akan menurunnya tingkat kemiskinan, partipasinya, dan harapan dari kenyataan kemiskinan.

Pada kasus Indonesia, para pelaku ekonominya dalam pengambil kebijakan memilih poin-poin yang berorientasi pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat memacu sektor-sektor lain untuk terus bergerak, sehingga pasar hidup dan pertukaran barang mengalir, sehingga ekonomi masyarakat pun terdongkrak. Ada semacam trickle down effect yang mengantarkan masyarakat pada kesejahteraan.

Pada kenyataannya, arah kebijakan yang berorientasi pertumbuhan ini juga harus melihat tools atau indicator ekonomi yang diterapkan. Agar orientasi ini bisa terlaksana, ternyata indikator ekonomi pada sektor moneter-lah yang cukup bisa diandalkan sebagai pendongkrak dari cita cita kebijakan ini. kebijakan moneterlah yang bisa membawa Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bisa menyelesaikan segala problematika ekonomi Indonesia, khususnya dalam wilayah kemiskinan.

Perlu kita ketahui bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter yang dimana kebijakan ini dilakukan oleh lembaga keuangan untuk mengendalikan inflasi dan jumlah uang beredar, dalam hal ini (BI).

Kebijakan moneter, diskusi di imperial, pak taslim, tahun 2001, golman sach mengeluarkan pernyataan ada kelompok rich, pertumbuhan ekonomi negara yang tinggi, yang diperkirakan menggantikan negara-negara kaya saat ini. Salah satunya adalah Brazil, land reform (reformasi agraria, kepemilikan).

Goldman Sach (2001), berpendapat bahwa terdapat kelompok Negara Kaya (rich) yang pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan diperkirakan menggantikan posisi negara-negara kaya saat ini. salah satunya adalah fenomena Brazil yang dianggap berhasil menyelenggarakan reformasi agraria (pemilikan lahan).  Brazil, Cina, dan India yang diperkirakan pada tahun 2050 mempunyai pertumbuhan yang cukup tinggi. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi dengan negara ini?

Di beberapa Negara ini telah melakukan reformasi kebijakan seperti di Brazil dengan reformasi lahan kepemilikan lahan (land reform own) dalam kadar yang proporsional. Dimana para pemilik tanah/lahan di berikan beberapa kenyamanan dalam mengakses pinjaman (credit) yang diberikan oleh pemerintah. kenyamanan bagi para petani dan pemilik lahan ini dengan melihat aturan yang disepakati, yang tidak memberatkan si pihak peminjam kredit. ini sebagai langkah taktis dan strategis agar bentuk pinjaman  yang bersumber dari negara bisa dirasakan dengan sangat mudah dan tidak berbelit belit, seperti pada prosedur dan administrasi birokrasinya.

Pinjaman tersebut dapat meningkatkan sektor ekonomi kreatif, seperti memberikan rangsangan pada sektor umkm menengah ke bawah  agar nantinya sektor ini bisa kembali kepada Negara atau Negara merasakan  feed backnya. Negara pun tidak merasa berat dalam penyusunan anggaran belanja. Namun dalam kebijakan reformasi lahan dibutuhkan juga kebijakan reformasi modal (capital reform). Capital reform ini menjadi tinjauan kebijakan moneter dalam skala makro policy. Maksudnya adalah kebijakan reformasi modal ini melihat rentetan dan pertimbangan, pemerintah dalam hal ini bisa menselaraskan kebijakan seperti tingkat suku bunga, pajak, jumlah uang yang beredar (velocity of money).

Harapan dari kebijakan ini untuk meretas kemiskinan. Kemiskinan yang bersektor pada kebijakan mikro, seperti penentuan harga pasar, quantitas faktor input barang dan jasa yang di perjualbelikan yang bagaimana perilaku bisa mempengaruhi penawaran atas permintaan barang dan jasa. nantinya pun akan menentukan harga serta bagaimana harga ini mengalir bagai bola terakhir, dimana siapa yang mempunyai kesempatan mengelola bola tersebut.

Apabila hal ini berjalan dan tidak mengalami hambatan, maka niscaya kebijakan ini bisa menjadi solusi dalam pembangunan ekonomi. Jauh dari kata inflasi yaitu “kenaikan harga harga kebutuhan umum (sembako)  secara bersamaan” , mengapa inflasi ini harus dihindari dan harus dijaga posisinya agar tidak terlalu besar, karena inflasi ini mempunyai pengaruh yang sangat besar kepada daya beli masyarakat  (purchasing power parity). Namun inflasi ini bisa dihindari dengan melihat penyebab inflasi seperti, a) demand full adalah kenaikan permintaan secara agregat (keseluruhan) yang sangat besar di bandingkan dengan jumlah barang yang ditawarkan. b) cost push adalah adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan tingkat produktivitas dan efisiensi sehingga perusahaan mengurangi supply (penawarannya), peningkatan biaya produksi ini mendorong perusahaan menaikkan harga. c) imported adalah naiknya harga barang barang di negara tersebut sehingga terjadi kenaikan harga di pasar dalam negeri. Itulah singkatnya mengapa inflasi harus dihindari karena sangat betul-betul menurunkan daya beli masyarakat.

Namun dalam pembahasan bagaimana inflasi bisa ditekan dan bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa dicapai sesuai yang di harapkan, maka disinilah kebijakan moneter sebagai salah satu cara (solusi kebijakan) untuk meraih harapan tersebut. Tujuan kebijakan moneter di gunakan adalah a)menjaga stabilitas harga b)pertumbuhan ekonomi c) perluasan kesempatan kerja d) keseimbangan neraca pembayaran e)stabilitas pasar financial f) stabilitas pasar valuta asing.

Yang harus kita ketahui dalam ekonomi, ada dua  pasar, Pasar sector rill: pasar  distribusi barang dan jasa, sedangkan pasar sector financial (portofolio) adalah pasar dimana arus lalu lintas modal, seperti saham, surat berharga. Pada kebijakan moneter ini yang difokuskan adalah kebijakan uang beredar, dimana negara dalam hal ini otoritas moneter suatu Negara bisa betul-betul mengatur jumlah uang yang beredar. Seperti uang dasar adalah uang yang tersimpan (tabungan) yang sifatnya spasional. Sedangkan uang kartal adalah seperti surat berharga (saham dll).

Relevansi kebijakan moneter dalam pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan adalah di butuhkannnya transmisi economi moneter  (direct moneter), dimana pemerintah bisa memainkan perannya dalam ini otoritas moneter bisa betul betul mengendalikan pengaruh jumlah uang yang beredar. Karena “semua krisis di dunia ini terjadi di sector pasar uang” .

terjadi pada tingkatan buble economy, yang dimana adanya kegiatan ekonomi yang tidak nyata yang diakibatkan terlalu tingginya tingkat expectasi. Suatu barang yang bergerak terus-menerus nilainya, sedangkan hakikatnya tetap pada nilainya, tanpa adanya perubahan atau pertambahan pada barang tersebut. Apabila terjadi krisis economi maka peran bailout dibutuhkan agar sentimen pasar tidak memburuk, karena apabila pelaku pasar terpengaruh oleh kondisi psikologi pasar, maka arus investasi yang masuk ke dalam negeri akan keluar dari dalam negeri (capital out flow) dimana sector investasi akan memburuk dan kondisi lapangan pekerjaan akan berkurang.

Apabila kondisi lapangan bekerja berkurang maka otomatis sektor konsumsi dalam negeri pun ikut menurun, apalagi seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah Negara yang ekonominya ditolong dan ditopang oleh sector konsumsi. Itulah juga sebabnya mengapa Indonesia tetap dalam kondisi ekonomi aman ketika negara lain terkena dampak krisis.

Meskipun Indonesia tergolong sebagai Negara yang menganut pasar terbuka (open market) dikarenakan kegiatan ekonomi Indonesia ada pada sector rill, sector distribusi barang dan jasa, sector yang dimana konsumerisme sangat dibutuhkan sebagai prasyarat suksesnya sector ini, dan juga sector pasar ekonomi Indonesia bukan lagi ke wilayah Eropa melainkan ke wilayah pasar Asia atau daerah timur. Dalam kebijakan moneter untuk mengatasi krisis ini diperlukan beberapa solusi, seperti halnya ketika sector perbankan sedang mengalami kemerosotan, misalnya ada suatu bank yang akan mengalami collapse makan otoritas moneter harus melakukan cara-cara agar suatu bank tertentu tidak menularkan kepada bank yang lain atau mengalami dampak sistemik. Dampak ketika suatu mata rantai kegiatan ekonomi rusak, maka dia akan merusak mata rantai yang lainnya, semacam domino effect. Tetapi peristiwa ini terjadi biasanya bukan bencana murni dari kebijakan ekonomi namun ada beberapa factor lain yang ikut menunggangi seperti pada political interest, dimana orang orang yang menunggangi moment keruntuhan ekonomi dalam kebutuhan politik.

Hal ini sangatlah lazim karena ekonomi adalah suatu kebutuhan yang sangat mendasar, sehingga ada beberapa kepentingan yang masuk untuk manfaat kepentingan lainnya, seperti kepentingan golongan atau kelompok tertentu.

Dalam pembahasan kebijakan moneter dalam pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, realitas yang terjadi pada orang miskin kadang tidak tersentuh langsung atau tidak bisa merasakan langsung kebijakan moneter itu. Misalnya, kebijakan moneter dalam hal pemberian kredit masih sulit didapatkan para kaum miskin. Yang ingin menaikkan taraf hidupnya, mengembangkan usahanya lewat sektor bantuan-bantuan kredit, alasannya mengapa kaum miskin ini sangat susah untuk mendapatkan kredit atau pinjaman. hal ini barangkali yang terkonstruk dalam sebagian besar pandangan kaum perbankan yang mengeluarkan kebijakan dan kebijaksanaan bahwasanya kaum miskin ini sangat susah dipercaya (trustman).

Apalagi tidak sebandingnya pinjaman yang diajukan dengan jaminan yang diberikan. Radhubashu Seorang ekonom dari India mengatakan bahwa faktor trustman dan factor jaminan membuat seseorang tidak bisa keluar dari ruang kemiskinan melalui pola usaha usaha mereka sendiri untuk keluar dari kemisikinan. Mereka yang tergolong kaum miskin desa (rural) sangat sulit untuk mendapatkan akses kredit dan ditambah dengan beban tingkat bunga di pedesaan sangat tinggi, alasannya adalah factor resiko yang sangat besar, mungkin dengan alasan pertimbangan bahwa masyarakat pedesaan bergerak di sector pertanian, dimana barang di seKtor pertanian tidak bisa bertahan lama sehingga nilai pengembalian kembalinya (return rate) relative lebih kecil, yang selanjutnya adalah peminat yang sedikit.

Mungkin harus dipikirkan kembali mengapa peminat bantuan kredit yang diberikan kecenderungannya sedikit, ini karena kondisi psikologi orang pedesaan sangat jauh beda dengan masyarakat kota. Kondisi masyarakat pedesaan selalu beranggapan bahwa hari ini adalah hari ini, esok adalah esok, itu juga mengapa masyarakat miskin desa sangat susah keluar dari ruang kemisikinan, disebabkan kurangnya pengetahuan hidup tentang masa depan yang terkungkung oleh nilai agama atau budaya yang sifatnya sangat dogmatis dan konservatif.

berikutnya adalah monopolistik lembaga perbankan, kita sendiri telah mengetahui bahwa monopolistik itu melahirkan kondisi yang tidak sehat secara jasmani dan rohani, tidak sehat secara sosial dan agama. Apalagi monopolistic tidak mempunyai frame kesejahteraan untuk masyarakat. Ada solusi lain yang bisa dilakukan oleh Negara dalam hal ini sektor pemberian kredit, sehingga problem susahnya mendapat kredit bisa teratasi yaitu konstribusi perbankan syariah dengan metodologi syariahnya. Namun kendala yang dihadapi oleh perbankan syariah pun tidak kecil. Mereka harus lebih selektif karena besaran modal tidak pernah mencukupi jumlah banyaknya peminjam kredit melalui jasa perbankan syariah, sementara perbankan syariah harus mematuhi pola besaran keuntungan dari hasil peminjaman melalui mekanisme procedural  dengan pola akad. Tidak seperti dengan yang konvensional.

Namun yang terpenting adalah bagaimana suatu pertumbuhan ekonomi bisa tercapai dengan hasil bahwa kemiskinan juga ikut menurun adalah akses kredit dan pembiyaan di mulai dari sector umkm.

Muh. Shulkadri. Am

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s